DISKRIMINASI Terhadap ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

[Cina Medan]

THREAD INI KHUSUS UNTUK MENDISKUSIKAN DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA GAN....

Monggo di diskusi dengan kepala dingin...

Udah REBUAN KALI ANE BILANG SLOGAN BHINNEKA TUNGGAL IKA ITU CUMAN GOMBALAN WONG JOWO DOANG GAN...

REALITANYA INDONESIA ITU ADALAH SEBUAH NEGARA YANG RASIS BANGET GAN...

YUK KITA DISKUSIKAN...

MOHON GA SARA DAN OOT GAN...

INI FORUM INTERNASIONAL GAN...

NTAR MALU SENDIRI GAN...

[Cina Medan]

BUAT ETNI TIONGHOA DI INDONESIA...

NGURUSIN KTP AJA DIPERSULITKAN GAN...

[http://www.kaskus.us/showthre ad.php?t=6902463]
RAPAT SPASI

Kamis, 03/02/2011 16:29 WIB
Warga Tionghoa Keluhkan Sulitnya Pembuatan KTP dan Akte Kelahiran
Febrina Ayu Scottiati - detikNews

Un Cuan

Jakarta - Warga etnis keturunan Tionghoa rupanya masih mengeluhkan sulitnya birokrasi dalam pembuatan KTP maupun akte kelahiran. Tak hanya itu, mereka juga mengeluhkan mahalnya biaya pembuatan dokumen tersebut sehingga enggan mengurusnya.

Contohnya saja Un Cuan, seorang karyawan swasta yang tinggal di Desa Benda, Kecamatan Benda, Tangerang. Ia mengaku membutuhkan waktu 5 hari hanya untuk memperpanjang KTP-nya yang sudah habis masa berlakunya.

"Saya dipersulit. Kemarin memperpanjang KTP saja butuh waktu 5 hari. Apalagi waktu mau bikinnya. Ada teman saya yang juga etnis butuh 1-2 minggu untuk membuat KTP," kata ayah dua dua ini, di Vihara Dharma Pala, Tangerang, Kamis (3/2/2011).

Melihat keadaan itu, Un Chuan pun terpaksa menggunakan nama Indonesianya, Untoso, agar tidak dipersulit
oleh birokrasi kependudukan. Meski saat ini warga keturunan diperbolehkan menggunakan nama aslinya, namun Un Chuan tetap takut menggunakannya.

"Takut ah, nanti dipersulit. Udah pakai nama Indonesia saja," imbuhnya

Un Chuan juga mengeluhkan mahalnya pembuatan Akte Kelahiran untuk kedua anaknya, Shento Wiyadi (8) dan Shendi Winata (2). Untuk membuat Akte Kelahiran, Un Chuan, atau biasa dipanggil A Cuan, harus merogoh kocek sebesar Rp 300 ribu setiap satu aktenya.

Karena itulah ia dan saudara-saudaranya tidak memiliki akte kelahiran. "Ujung-ujungnya duit semua. Nggak ada yang gratis di sini. Mesti ada 'pelicinnya'," kata A Cuan sambil tertawa.

Ketika anak pertamanya lahir, ia meminta agar bidan yang membantu kelahiran putranya menguruskan akte. Namun ketika anak kedua lahir, sang bidan tidak mau lagi membantunya. Bidannya beralasan mengurus akte kelahiran Tionghoa rumit.

"Saya disuruh bikin sendiri saja karena rumit," tambah pria yang juga beristrikan warga keturunan Tionghoa ini.

Untuk tahun baru Imlek ini, A Cuan tidak mempunyai doa-doa khusus yang dipanjatkan. Ia hanya mensyukuri apa yang ada, dan berharap agar keluarganya diberi keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang cukup. Selamat Tahun Baru Imlek. Gong Xi Fat Chai.
(feb/lrn)

[Cina Medan]

MALAH ETNIS TIONGHOA DIUSIR DARI RUMAHNYA GAN...

[Hot] RIBUAN TIONGHOA DIUSIR DIBANTEN - 13.4.2010

MAKIN BEJAD AJA PEMERINTAH JAWA, WONG WARGA TIONGHOA YANG UDAH MENETAP DI Kampung Lebak Wangi, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang akan diusir paksa oleh Pemkot Kota Tengerang, Banten, SEJAK DARI ABAD 17 AN...

MAKIN EDAN NIH JAWA....

[http://us.detiknews.com/read/ 2010/04/13/023500/1337036/10/p agi-ini-seribuan-warga-cina-be nteng-diusir-paksa]

Selasa, 13/04/2010 02:35 WIB
Pagi Ini, Seribuan Warga Cina Benteng Diusir Paksa
Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Pagi ini, seribuan warga Cina Benteng yang tinggal di Kampung Lebak Wangi, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang akan diusir paksa oleh Pemkot Kota Tengerang, Banten dari rumahnya. Padahal, mereka telah menghuni kawasan tersebut sejak abad ke 17 dan telah berasimilasi dengan penduduk setempat selama berabad-abad.

"Pagi ini rencananya Pemkot Tangerang akan menggusur kawasan bersejarah tersebut," kata pengacara warga dari LBH Jakarta, Eddy Halomoan Gurning kepada wartawan di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (12/4/2010).

Sebanyak 350 KK atau 1.007 jiwa yang terdiri dari 477 perempuan, 339 anak-anak, 129 laki-laki serta 12 orang penderita keterbelakangan mental terancam kehilangan tempat tinggalnya. Padahal mereka telah melalui proses panjang asimilasi dan akulturasi yang menghasilkan sumbangan besar terhadap kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia.

Tari Cokek dan alunan musik Gambang Kromong merupakan dua dari banyak jenis kesenian hasil perjumpaan dua kebudayaan yang berbeda, tionghoa-betawi. "Pemerintah beralasan, rumah-rumah digusur karena melanggar Perda No 18 tahun 2000, tentang Keindahan, Ketertiban, dan Keamanan (K3) Kota Tangerang,"
tambahnya.

Jika rencana penggusuran ini tetap dilakukan, maka terjadi pelanggaran hak perumahan. Serta di khawatirkan akan berdampak pada berkurangnya atau hilangnya hak atas kesehatan, pendidikan serta hak atas lingkungan yang sehat dan bersih.

"Warga akan bertahan di rumah mereka. Jelas pengusuran paksa ini bersifat diskriminatif," pungkasnya.
(asp/mok)

[Cina Medan]

MAYORITAS WONG TIONGHOA INDONESIA ITU MENDERITA KARENA DI DISKRIMINASI GAN...

[http://www.gandingo.org/index .php?option=com_content&vi ew=article&id=50:keluh-kes ah-wni-china--masih-merasakan- diskriminasi&catid=3:artik elberita&Itemid=11]
RAPAT SPASI

Keluh Kesah WNI China : Masih Merasakan Diskriminasi

Banyak hal dilakukan warga negara Indonesia, baik yang berdomisili di dalam dan di luar negeri, setiap memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Banyak di antara anggota komunitas masyarakat yang mengadakan berbagai macam lomba dan permainan. Ada pula yang menggelar pentas musik dan seni. Bahkan ada pula yang mendatangi puncak gunung.

Atribut berwarna merah putih mereka gunakan. Namun, tidak ada yang bisa memastikan, apakah tindakan mereka merupakan sebuah upaya untuk mencari jati diri, sebagai kelompok atau komunitas masyarakat dalam bingkai bangsa Indonesia.

Permainan dan lomba yang mereka adakan seperti sebuah ritual tanpa makna. Kesunyian puncak gunung pun mereka datangi hanya untuk sebuah kesunyian. Bahkan, bukan tidak mungkin, hal itu mereka lakukan hanya semata-mata untuk melupakan sejenak kepengapan hidup di negeri "sejuta pulau" yang sudah sangat menyesakkan ini.

Tetapi, sekitar 100-an orang Tionghoa yang berkumpul di sebuah rumah makan di Kawasan Kota Tua di bilangan Jakarta Utara, Sabtu (12/8) lalu, mampu memberi nuansa lain menyambut tanggal 17 Agustus lalu.

Tak ada balap karung di situ. Begitu pula lomba makan kerupuk atau pentas-pentas hiburan. Hal yang ada adalah suasana hati gegap gempita untuk merenungkan keberadaan mereka di negeri ini.

Pertemuan yang dimotori Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) Jakarta tersebut menjadi ajang kritik dan otokritik terhadap ke-Indonesiaan warga Tionghoa, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 1 Agustus 2006. Meski menggembirakan mereka, namun masih banyak pertanyaan yang membuat warga Tionghoa gamang.

Padahal, warga Tionghoa, setidaknya yang hadir di rumah makan tersebut sedikit pun tidak lagi merasa sebagai warga negara asing. Mereka sangat ingin disebut sebagai warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tersebut. Bahkan, seorang pemuda dari Bogor yang namanya masih menggunakan bahasa Tionghoa, mengaku dirinya adalah orang Indonesia karena lahir di Bogor. Dia pun mengaku tidak paham bahasa Mandarin mana pun.

Menurut Ketua Perhimpunan Inti Jakarta, Benny G Setiono, selama ini masyarakat Tionghoa bukan hanya menghadapi diskriminasi oleh negara melalui sejumlah peraturan mulai dari undang-undang hingga surat edaran pejabat berwenang, melainkan juga berasal dari masyarakat. Benny memberi contoh peristiwa warga Tionghoa Makassar yang mencoba memerkosa pembantunya beberapa waktu lalu. Sang pembantu kebetulan salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan.

BERSAMBUNG GAN...

[Cina Medan]

SAMBUNGANNYA GAN...

Kediaman warga Tionghoa itu pun "diserbu" sejumlah orang, mulai dari masyarakat biasa sampai mahasiswa. Kaca-kaca jendela rumahnya pun hancur dihantam batu. Padahal, perbuatan sang majikan itu dilaporkan sendiri oleh istrinya sendiri. "Tetapi anehnya, yang muncul justru sentimen anti-Cina, sehingga bukan hanya sang majikan yang dihukum, melainkan seluruh warga Tionghoa di kota itu," kata Benny.

Hal senada diungkapkan aktivis perkumpulan Tionghoa lainnya yang hadir dalam acara bertajuk Dialog Terbuka: "Undang-undang Kewarganegaraan dan Nasionalime" tersebut. Ketua Gerakan Anti Diskriminasi (Gandi), Wahyu Effendi, misalnya. Menurut Wahyu, sebuah undang-undang bukan merupakan obat mujarab untuk menyelesaikan diskriminasi yang dialami warga Tionghoa.

Sebab, resistensi terhadap warga Tionghoa masih sangat besar, hingga kini; walaupun terhadap warga Tionghoa yang lahir di Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.

Tetapi, saat berurusan dengan catatan sipil, Surat Bukti Kewarganegaraan Repbulik Indonesia (SBKRI) tetap menjadi syarat yang harus dilampirkan. "Karena itu, Undang-undang Kewarganegaraan ini harus tetap dikawal. Sebab, sepanjang undang-undang tentang catatan sipil belum diselesaikan, kita tetap akan dapat masalah," kata Wahyu.

Menurut Lorenz Gunadi, pengurus Perhimpunan Inti yang menjadi pembicara dalam kesempatan itu justru meminta Presiden untuk mendesak jajarannya hingga di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia agar mematuhi Undang-undang Kewarganegaraan yang baru saja diundangkan. "Sebab, sebuah undang-undang memerlukan peraturan pelaksanaannya mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan surat keputusan pejabat di daerah," kata Lorenz.

Desakan Lorenz itu diamini Pemimpin Redaksi Sinergi, majalah berbahasa Tionghoa, Tan Swie Ling. "Jangan sampai lagi ada peraturan yang mendiskreditkan kita dengan G 30 S PKI di masa Orde Lama. Untuk itu kita harus mengawalnya terus. Sebab, kita adalah warga negara Indonesia" kata Tan.

Karena itu, mereka juga mengkritik penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang "Bangsa Indonesia asli." Undang-undang itu menyatakan "Bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. "Bagaimana dengan kami yang tidak lahir di Indonesia, tetapi sudah lama tinggal di Indonesia dan sudah merasa serta bertindak sebagai Bangsa Indonesia?" sergah sosiolog Melly G Tan yang menjadi peserta acara tersebut.

[Cina Medan]

POLITISI INDONESIA AJA MENGAKUI MASIH BANYAKNYA PRAKTEK DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA GAN...

[http://202.146.4.121/read/art ikel/106065/sitemap.html]
RAPAT SPASI

Paloh: Diskriminasi Keturunan Tionghoa Masih Terjadi

SELAMA pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono dinilai masih terjadi diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia. Perlakuan sama dinilai juga diterima oleh warga keturunan Arab, India, dan keturunan lain.

"Mereka masih terbelenggu sampai saat ini," kata Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh saat peluncuran buku berjudul Renungan Seorang Patriot Indonesia Siauw Giok Tjhan di Jakarta, Sabtu (22/5).

Seperti layaknya sedang kampanye, mantan kader Partai Golkar itu menegaskan, diskriminasi itu harus dihapuskan. "Apakah kita akan memelihara terus-menerus? Itu harus disetop. Tidak boleh lagi anak yang diperlakukan tidak sepenuhnya orang Indonesia. Begitu pula warga Arab, India, dan lain yang lahir, besar, hidup di Indonesia," kata Paloh berapi-api di hadapan 100-an warga Tionghoa yang hadir.

Aktivis perempuan yang hadir sebagai pembicara, Ratna Sarumpaet, melontarkan kritikan lebih pedas kepada Presiden. "SBY tidak mengerti arti keberagaman," katanya dikutip Kompas .com.
Sebagai contoh, ungkap Ratna, Presiden tidak bereaksi ketika terjadi pembakaran tempat ibadah. Begitu pula saat disahkannya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dinilai kontrovesi. "Yang berani hanya Gus Dur," tegas Ratna.(tb)

[Cina Medan]

DARI JAMAN VOC AJA WONG TIONGHOA DI DISKRIMINASI GAN...

KETURUNAN ANE TIONGHOA MUSLIM JUGA MENDERITA DI DISKRIMINASI GAN...

[http://www.republika.co.id/be rita/breaking-news/internasion al/11/02/24/165877-sejak-zaman -voc-muslim-tionghoa-sudah-ala mi-diskriminasi]
RAPAT SPASI

Sejak Zaman VOC, Muslim Tionghoa Sudah Alami Diskriminasi
Thursday, 24 February 2011 05:15 WIB

REPUBLIKA .CO .ID, JAKARTA--Semenjak zaman VOC, sebenarnya sudah banyak warga Tionghoa yang memeluk Islam. Bahkan boleh dibilang keberadaan Muslim Tionghoa sangat berperan dalam perkembangan dakwah Islam di Batavia.

Lantaran dianggap membahayakan, penguasa VOC segera memberlakukan aturan yang memisahkan warga Tionghoa dan Muslim Tionghoa dari Bangsa Indonesia. Pemisahan itu berlanjut hingga terjadinya pristiwa pembantaian Tionghoa 1740.

"VOC waktu itu menyebarkan fitnah yang isinya menjelek-jelekan Islam. Menurut VOC, Islam identik dengan kekerasan dan kemiskinan. Fitnah itu menyebabkan pengaruh yang cukup besar," papar pemerhati sejarah Jakarta, Alwi Shahab, awal pekan.

Abah Alwi, demikian sapaan akrabnya, mengatakan pencitraan negatif pemerintah kolonial terhadap Islam mengakibatkan kebencian para keluarga Tionghoa apabila ada anaknya ataupun sanak saudara yang masuk Islam. "Tidak dipungkiri bahwa banyak keluarga Tionghoa yang mengusir atau bahkan mengucilkan anggota keluarga mereka yang memeluk Islam," papar Abah.

Karena itu, Abah melanjutkan, perjuangan Muslim Tionghoa di masa itu sudah sangat berat. Bahkan boleh dibilang jauh lebih berat ketimbang saudara-saudara mereka dari suku lain yang berasal dari agama lain dan memutuskan masuk Islam. "Saat itu mereka adalah Minoritas yang memeluk agama yang minoritas," papar Abah.

Pendapat senada juga diutarakan Wakil Ketua Yayasan Haji Karim Oei, Ali Karim Oei. Menurutnya, warga Tionghoa di Indonesia sangat bermasalah ketimbang komunitas Tionghoa di negara-negara lainnya semisal Malaysia, Singapura dan Pilipina. "Masalahnya, kalau di Indonesia itu, Tionghoa merupakan minoritas. Sudah minoritas memeluk agama yang dipeluk minoritas Tionghoa. Jadilah, banyak masalah bermunculan," papar Ali.

Contoh lain, kata Ali, masalah tradisi. Muslim Tionghoa acapkali menghadapi benturan dengan tradisi leluhur. Padahal, ungkap Ali, sebagai keturunan Tionghoa tradisi penghormatan terhadap leluhur sangat besar.

Disisi lain, mereka adalah seorang Muslim yang harus menaati ajaran agamanya. "Karena itu, kami di yayasan Karim Oei coba untuk memberikan pengetahuan kepada Muslim Tionghoa ihwal hak dan kewajiban sekaligus identitas sebagai seorang Muslim dan keturunan Tionghoa," ujarnya.

Sebagai informasi, banyak keturunan Tionghoa yang memutuskan memeluk Islam ialah tokoh atau pakar terkemuka. Kelak melalui para tokoh ini, Islam dicitrakan negatif segera berubah.

INDONESIA BENAR-BENAR NEGARA RASIS GAN...

[Cina Medan]

ADA YANG BILANG SETELAH REFORMASI... UDAH GA ADA LAGI PRAKTEK DISKRIMINASI...

ASLI BULLSH1T GAN...

MAU MUNTAH ANE GAN...

WONG JOWO ITU BENAR-BENAR TUKANG BO'ONG GAN...

MONGGO DIBACA GAN...

[http://beta.hukumonline.com/q uart/berita/baca/hol7346/imlek -libur-tapi-masih-ada-diskrimi nasi-terhadap-warga-tionghoa]
RAPAT SPASI

Imlek Libur, tapi Masih Ada Diskriminasi terhadap Warga Tionghoa

Gong Xi Fa Cai (Selamat Tahun Baru, Semoga Sejahtera). Sabtu (01/02) ini, masyarakat Tionghoa tengah bersuka cita merayakan Imlek. Namun, Konghucu belum diakui sebagai agama. Dan, warga Tionghoa masih mengalami diskriminasi hingga kini.

Tahun ini masyarakat Cina kembali bisa merayakan Imlek dengan leluasa. Datanglah ke komunitas Tionghoa, seperti di kawasan Glodok dan Kota, Jakarta atau daerah pecinan lainnya. Ada kemeriahan pesta dengan segala asesori berwarna merah. Ada bagi-bagi ang pao (uang) dan tidak ketinggalan kue keranjang. Sementara di kelenteng, bau hio bertebaran di tengah atraksi barong sai dan liong.

Inilah kado dari Presiden Megawati yang telah menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional sejak 2002. Sebelumnya, Abdurrahman Wahid lebih dulu memberikan kado istimewa: Keppres No.6/2000. Keppres ini bukan hanya membebaskan atraksi barongsai dalam berbagai upacara, melainkan juga mencabut Inpres No.14/1967. Inpres No.14/1967 yang dikeluarkan Soeharto ini melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat secara terbuka.

Namun, apa yang terjadi sebenarnya baru simbolik dan pada wilayah permukaan. Pasalnya, belenggu diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa--masyarakat minoritas, tapi menguasai ekonomi nasional--belum dihapuskan sepenuhnya. Buktinya, masyarakat Cina tetap memperoleh perlakuan-perlakuan "khusus" yang bertentangan dengan HAM, khususnya berkaitan dengan catatan sipil.

Konghucu belum diakui sebagai agama

Meskipun Imlek sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional, Konghucu--sebagai agama mayoritas warga Tionghoa--belum diakui sebagai agama di Indonesi. Hal ini dikeluhkan oleh Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Budi S. Tanuwibowo. Ia mengakui bahwa hingga saat ini pemeluk agama Konghucu masih mendapat perlakukan diskriminatif.

Usai pertemuan antara Panitia Tahun Baru Imlek dengan Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz (28/01), Budi menyatakan bahwa masih ada kendala-kendala teknis di lapangan yang mengganggu hak-hak sipil pemeluk Konghucu. Pasalnya, pemerintah belum mengakui Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia.

Buntutnya, penganut Konghucu sering kesulitan untuk sekadar menulis agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya. "Kami sulit mencantumkan agama di KTP. Jadi selama ini agama kami (di KTP) dikosongkan atau diisi dengan agama lain. Bila ingin menikah tidak bisa di catatan sipil," cetus Budi. Padahal, menurutnya, jumlah penganut Konghucu di Indonesia kurang lebih sekitar 1,5 juta hingga 2 juta.

Tampaknya, ketidakjelasan posisi Konghucu ini semula berpangkal pada Surat Edaran (SE) Mendagri No.477/75054 tahun 1978. SE Mendagri ini memberikan petunjuk bahwa untuk pengisian kolom agama pada KTP, hanya ada lima agama resmi di Indonesia. "Petugas sering beralasan di komputer cuma tersedia kolom untuk lima agama," tandas Wahyu Efendy dari Gerakan Perjuangan Anti-Diskriminasi (GANDI).

Padahal, SE Mendagri ini telah dicabut dengan SE Mendagri No.477/805 tahun 2002. Meskipun pedoman hanya lima agama tidak berlaku lagi, pada prakteknya birokrat punya alasan untuk tidak menjalankan surat edaran yang baru. Misalnya, karena belum ada petunjuk pelaksanaannya (juklak).

"Ketidakjelasan aturan" ini akhirnya menelan korban. Misalnya, kasus pencatatan pernikahan Konghucu pada pasangan Charles-Suryawati dari Surabaya pada 2001. Akte pernikahan pasangan ini sampai saat ini tidak diberikan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) karena terbentur masalah "Konghucu bukan agama resmi negara".

BERSAMBUNG GAN...

[Cina Medan]

SAMBUNGANNYA GAN...

SKBRI jadi momok

Peraturan yang paling menjadi momok bagi kelompok peranakan Tionghoa adalah Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia alias SBKRI. Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra sebenarnya sudah menegaskan, Departemen Kehakiman dan HAM tidak akan lagi mengeluarkan SBKRI. Bahkan, Yusril mengemukakan bahwa bukti kewarganegaraan itu cukup kartu tanda penduduk (KTP) dan akte kelahiran.

Sesuai dengan UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan RI, SBKRI diperlukan, tapi bersifat fakultatif bagi yang memerlukanya. Padahal, keefektifan SKBRI telah dicabut melalui Keppres No.56 Tahun 1996. B.J. Habibie pun telah mengeluarkan Inpres No.4 Tahun 1999 yang menghapuskan SBKRI dan izin pelajaran Bahasa Mandarin.

Menurut Keppres itu, bukti kewarganegaraan seseorang cukup dibuktikan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), atau akta kelahiran. Sayangnya, Inpres tersebut selama ini tidak dilaksanakan. Buktinya, berbagai instansi tetap mensyaratkan SBKRI, seperti KCS, kelurahan, dan kantor imigrasi.

Boleh jadi, urusan SBKRI jadi alot karena menyangkut duit. Maklum, pengurusan SBKRI tergolong mahal, sehingga bisa jadi 'obyekan' yang lumayan. Rosita Noer dari Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) dalam suatu diskusi mengungkapkan SBKRI mengusik rasa keadilan dan menyuburkan korupsi terus menerus.

SBKRI memang membuka peluang gemuk untuk korupsi, karena banyaknya mereka yang mengurus SKBRI. "Dalam memo surat biasanya dinyatakan akan dijawab pada kesempatan pertama. Tapi kesempatan pertama itu bisa sampai lima belas tahun," kata Rosita.

Kalau urusan mau cepat, ya UUD...Ujung-Ujungnya Duit. Makin gede duitnya, urusan makin cepat rampung. Wahyu Efendy berpendapat bahwa selain tidak efisien, masalah SKBRI menimbulkan diskriminasietnis. "Karena, prosesnya diskriminatif dan berbau rasis," cetusnya kepada hukumonline.

Ketidakadilan negara

Molornya pengururusan SKBRI pernah dikeluhkan Hendrawan, pebulutangkis andalan nasional. Menjelang persiapan ke Piala Thomas di Ghuangzou, China, pada Mei 2002, juara dunia tunggal putra tahun 2000 itu masih memikirkan pengurusan kewarganegaraan yang telah terkatung-katung sejak November 2001. Ia juga mengungkapkan bahwa SBKRI kakak kandungnya yang sudah 20 tahun ditunggu sampai kini belum selesai.

Ironis, Hendrawan yang ikut jadi pahlawan untuk merebut kembali Piala Thomas ke bumi pertiwi--malah belum diakui sebagai warga negara Indonesia, karena dia keturunan Cina! Setelah Presiden Megawati turun tangan langsung, barulah Hendrawan dan istrinya memperoleh SBKRI.

Ketidakadilan yang dialami Hendrawan juga dialami oleh putra bangsa--pebulutangkis yang telah mengharumkan nama negara di pentas dunia--seperti Tong Sin Fu, Tan Joe Hock, Ivana Lie, dan Halim karena mereka keturunan Cina. Apalagi, terhadap peranakan Tionghoa yang tidak memiliki prestasi apa-apa.

LAGI ADA SAMBUNGANNYA GAN...

[Cina Medan]

YANG TERAKHIR GAN...

Selain soal SBKRI, warga Tionghoa banyak menghadapi masalah ketika berurusan dengan KCS. Mestinya tidak ada pembedaan antara WNI dan WNA," kata Wahyu. Bahkan dalam urusan pendidikan pun, menurut Wahyu, peranakan Tionghoa diperlakukan sebagai orang asing.

Belum lagi syarat Surat Pelaporan Kewarganegaraan RI (K1) bagi warga Tionghoa di Jakarta. "Instruksi gubernur samar-samar. Biayanya malah membengkak seenaknya sendiri," kata Eddy Sadeli dari Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Tionghoa di Indonesia kepada hukumonline.

Namun, menurut Eddy masalah yang segera dituntaskan adalah ketidakjelasan nasib sekitar 60.000 warga Tionghoa yang tidak memiliki kewarganegaraan. "Mereka tinggal sudah puluhan tahun dan beranak pinak di sini, seperti di kawasan Kemayoran, Jakarta, tapi tidak memiliki kewarganegaraan," kata Edy.

Warga peranakan Tionghoa itu adalah korban perjanjian bilateral RI-RRC berdasar Peraturan Presiden No.10/1959. Mereka tidak tidak terangkut ke "tanah leluhurnya", tapi tidak juga diberi kewarganegaran Indonesia. Mereka yang masih jadi korban diskriminasi rasial ini pada hari ini masih bisa mengucap "Gong Xi Fa Cai" sambil berharap ada kejelasan status kewarganegaraannya.

TERBUKTI INDONESIA ITU NEGARA YANG SUPER RASIS GAN...

[jon]

memang sepantasnya lu DISKRIMINASI oleh pribumi

ciri2 orng TIONGHOA yg gue kenal
1 jarang bergaul
2 sombong
3 pelit
4 kalau bisnis suka nipu ( barang palsu di bilang asli)

[Cina Kulupss]

Tebas leher cina!!

Byk imigran gelap dr Cina brdatangan ke Indo, buktinya.. Byk warga cina tidak bisa Bahasa Indonesia, tidak ada nasionalisme, tidak mau membaur dgn pribumi, tidak menghormati adat istiadat budaya Timur, tapi ingin numpang hidup!!

Giliran ada perang, penjajahan mereka lari exodus ke negara asal.

Benar2 parasit.. Memang mereka pikir, semuanya bisa dibeli???

[Cina Medan]

BENAR-BENAR TRAGEDI GAN...

[http://darahperakpelangi.word press.com/2009/02/27/diskrimin asi-tionghoa-indonesia-sebuah- tragedi/]
RAPAT SPASI

Diskriminasi Tionghoa-Indonesia; Sebuah Tragedi

Mewakili jutaan warga Tionghoa-Indonesia, izinkan aku memberikan beberapa kata di bawah ini.

Aku, terlahir dengan nama Chen Xiaoyang, yang berarti Matahari yang muncul pada awal hari. Nama yang bagus bukan? Namun, nama tersebut dihapus secara paksa dari hukum, dan diganti menjadi sepotong nama Rodri Tanoto. Tanoto, bentuk pengindonesiaan dari Tan, yang merupakan bahasa daerah dari Chen, seperti juga Wijaya, Chandra, Tanamas, Tanaka, Halim, dan puluhan nama lainnya lahir karena keterpaksaan, agar marga, yang merupakan jiwa dari seorang Tionghoa dapat tetap terukir di nama Indonesia mereka.

Beratus tahun yang lalu, saat Belanda masih menguasai Bumi Nusantara ini, kaum Tionghoa menduduki posisi kasta kedua, di bawah Belanda dan di atas kaum pribumi. Well, tidak hanya kaum Tionghoa. Semua kaum “Timur Jauh” menduduki posisi yang sama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sederhana saja, karena kemampuan bisnis mereka, yang ingin dimanfaatkan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Kaum pribumi yang tidak berpendidikan, menduduki posisi terakhir. Bibit kecemburuan diskriminatif mulai tertanam.

Di tangan salah seorang presiden kita yang tidak usah disebutkan namanya, lahirlah berbagai kebijakan yang sifatnya: menekan kaum Tionghoa (perhatikan di sini penggunaan kata kaum, bukan suku, dan juga bukan ras. Sebab, Tionghoa sendiri terdiri atas berbagai macam suku, namun merupakan bagian dari Ras Asia). Muncullah kebijakan larangan penggunaan nama berbau Tionghoa. Dilarang puluhan tradisi Tionghoa yang turun temurun, salah satunya yang paling terkenal, Barongsai (Tarian Singa). Ratusan kelenteng yang bahkan sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka terancam hancur, dan terpaksa disamarkan menjadi Vihara dengan mendirikan sebuah Dhammasala dengan Buddharupangnya di dalamnya. Batasan nama kelenteng dan vihara menjadi kabur di Indonesia. Bahasa Tionghoa yang begitu beragam, Hokkian, Tiociu, Khek (atau Hakka), Hailok Hong, Konghu (Kanton), dan beragam bahasa lainnya dipaksa untuk lenyap dari bumi pertiwi ini. Strategi terakhir ini terlaksana hanya di Tanah Jawa, di daerah lain, bahasa daerah masing-masing masih berkembang, walaupun telah kehilangan bentuk aslinya. Tragis. Hanya karena satu hal; komunisme, yang bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan Tionghoa Indonesia. Bahkan, mereka dipaksa memilih lima agama yang diakui pemerintah, dengan harapan, mereka kehilangan tradisi mereka.

ADA SAMBUNGANNYA GAN...

[Cina Medan]

SAMBUNGANYA GAN...

Satu keputusan lain yang sangat kejam. Kaum Tionghoa hanya bisa berkarya di bidang ekonomi. Politik, militer, dan lain sebagainya diharamkan bagi mereka. Berapa kaum Tionghoa yang kalian tahu memiliki posisi di bidang politik di zaman itu? Tidak ada. Bahkan kaum militer hanya segelintir, itupun hanya di angkatan tertentu. Akhirnya, kaum Tionghoa memusatkan karya mereka di bidang ekonomi, dan inilah hasilnya: mayoritas pemegang perekonomian Indonesia adalah kaum Tionghoa, yang bahkan membuat diskriminasi semakin kejam, stereotip “Cina pasti kaya” melekat erat di pikiran kaum fasis. Cemburu yang diskriminatif ini memuncak, justru di zaman keruntuhan penjahat besar diskriminasi Indonesia, tepatnya 14-15 Mei 1998.

Siapa yang masih ingat kejadian itu? Pemerintah menolak adanya hal tersebut. Akibatnya, tidak ada pemeriksaan. Mahasiswa, yang mengaku pembawa suara rakyat, hanya merayakan gugurnya dua “Pahlawan Demokrasi” setiap tahunnya, mengelu-elukan Keluarbiasaan Mahasiswa pada Mei 1998, namun, adakah mereka terpikir kejadian seminggu sebelum kejadian Trisakti itu terjadi? Hm. Tanya diri anda masing-masing.

Kini, di tangan beberapa presiden setelahnya, kebijakan diskriminatif itu dihapuskan. Budaya Tionghoa mulai menghiasi warna ragam budaya Indonesia. Kata Cina di”haram”kan karena telah berkonotasi negatif dan digant menjadi Tionghoa dan Tiongkok. Namun, luka telah tertoreh. Kaum tua, yang paling merasakan terinjak-injaknya mereka, menolak mengakui diri sebagai orang Indonesia. Kaum muda, yang tidak tahu apa-apa, tenggelam dalam dunia gemerlapnya budaya Barat dan bahkan tidak peduli lagi dengan tradisi. Hanya segelintir orang yang masih bangga mengusung nama Tionghoa-Indonesia, sebuah komunitas yang hampir punah.

Yang paling tragis adalah lahirnya “agama” baru di Indonesia. Agama Kong Hu Cu. Sebuah nama rekaan yang diusung untuk menampung serangkaian tradisi Tionghoa agar tetap eksis, tanpa mereka harus terikat di lima agama yang diakui pada awalnya.

Bibit diskriminasi masih tersebar. Mampukah kita memberantasnya? Amerika tidak mampu memberantas itu. Mampukah Indonesia?

Memperingati Tahun Baru Imlek 2560

JADI EMOSI BANGET ANE GAN...

[Cina Medan]

WONG TIONGHOA ITU JUGA IKUTAN MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN RI GAN...

NAMUN NKRI MENDISKRIMINASI WONG TIONGHOA GAN...

BENAR-BENAR MARAH DAN EMOSI ANE GAN...

[http://suar.okezone.com/read/ 2008/11/09/58/162180/etnik-tio nghoa-dan-diskriminasi-pahlawa n-nasional]
RAPAT SPASI

Etnik Tionghoa dan Diskriminasi Pahlawan Nasional

TAHUN ini pemerintah mengangkat tiga pahlawan nasional baru, yakni Soetomo (Bung Tomo), M Natsir, dan KH Abdul Halim. Sampai sekarang-- sejak pertama kali dilakukan pengangkatan pahlawan nasional pada 1959--, tidak pernah ada seorang pun etnik Tionghoa yang meraih gelar paling terhormat ini.

Dalam beberapa kesempatan, sejarawan senior Taufik Abdullah mengibaratkan sederetan pahlawan nasional itu seperti "album foto keluarga". Tiap orang ingin melihat pertama kali wajahnya sendiri dalam album tersebut. Bila diperluas lagi, apakah dalam "album foto bangsa" ada orang dekat kita atau berasal dari etnik atau daerah yang sama dengan kita?

Mereka menjadi semacam "representasi" tokoh terpilih yang berasal dari berbagai etnik, agama, dan golongan di Indonesia. Sejak 1959 hingga sekarang, telah diangkat lebih dari 100 pahlawan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pada 2004 misalnya, seniman yang mengarang lagu-lagu perjuangan, Ismail Marzuki, masuk dalam daftar ini.

BERSAMBUNG GAN...

[Cina Medan]

SAMBUNGAN GAN...

Walaupun mungkin tidak begitu dikenal masyarakat luas, setahun sebelumnya Pong Tiku ikut bergabung. Ia adalah pejuang dari Tanah Toraja yang berperang melawan Belanda pada 1905-1907. Tampak deretan pahlawan nasional itu bagaikan album perjuangan bangsa. Tiap daerah berusaha memasukkan "foto" mereka ke dalam album milik bersama ini.

Ternyata dalam daftar itu tidak terdapat seorang pun pahlawan nasional yang berasal dari etnik Tionghoa. Adanya "wakil" Tionghoa dalam album pahlawan bangsa bukan semata-mata untuk kepentingan kalangan Tionghoa itu sendiri, tetapi justru sangat penting bagi masyarakat Indonesia keseluruhan yang bisa melihat bahwa etnik Tionghoa itu sama dengan etnik lain di Tanah Air, sama-sama berperan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa revolusi 1945-1949, mereka juga ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah John Lie.

ADA LAGI GAN...

[jon]

dul jawab cina medan babi

betul kan

[Cina Kulupss]

Hahahaha, negara mana rasis?
Liat suku Indian di Amrik, liat suku Aborigin di Australi..
Cina dimana2 tetap jadi parasit.. persis anjing gila, kalau ada maunya jilat2 kaki Tuannya, kalau sdh berkembang jadi ngelunjak dan ingin berkuasa.. Menggigit Tuannya sendiri..
Begitulah typikal Cina sampai kiamat. Menjijikkan!!

[Cina Medan]

TERAKHIR GAN...

Jasa John Lie

Dalam majalah Life yang terbit di Amerika Serikat 26 September 1949, ditampilkan laporan Roy Rowan berjudul "Guns and Bibles, Are Smuggled to Indonesia". Pada halaman depan artikel itu terpampang pose John Lie di buritan kapalnya sedang memegang Alkitab "before a smuggling trip" pada perairan yang diblokade Belanda. Istilah smuggling atau penyelundupan itu jelas tidak tepat dari perspektif Indonesia. Ungkapan yang lebih pas adalah "menembus blokade Belanda".

Di dalam majalah Life itu, terdapat foto Wakil Presiden M Hatta yang sempat mengunjungi John Lie sebelum berunding dengan pihak Belanda.Tidak disebutkan secara persis, tetapi mengingat tanggal penerbitan majalah Life itu adalah 26 September 1949, kemungkinan ini dilakukan dalam perjalanan Hatta sebelum menghadiri KMB di negeri Belanda.

Hubungan John Lie dan Bung Hatta sekeluarga tetap erat sampai akhir hayat. Menjelang 17 Agustus 1988 John Lie mengirimkan karangan bunga atas ulang tahun Bung Hatta (12 Agustus) dan ulang tahun kemerdekaan RI (17 Agustus). Pada 19 Agustus 1988, Rahmi Hatta mengucapkan terima kasih atas perhatian John Lie dan menyampaikan,"Kami sekeluarga juga tak lupa atas jasa-jasa John Lie dalam perjuangan membela Tanah Air kita tercinta dan atas keberanian membela hak kita."

Perjuangan John Lie tidak sesaat, tetapi berkesinambungan. John Lie telah berjasa membela kemerdekaan dengan menyabung nyawa menembus blokade Belanda. Selanjutnya ia tetap berjuang menjaga keutuhan NKRI dengan memadamkan berbagai pemberontakan pada era 1950-an.

Pada hari tuanya ia bergerak pada bidang kemasyarakatan melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Delapan hari kemudian (27 Agustus 1988) setelah menerima surat dari Rahmi Hatta, John Lie berangkat menembus blokade keduniaan memenuhi panggilan Yang Maha Kuasa. Rest in Peace.(*)

Asvi Warman Adam,
Sejarawan LIPI

WAJAR JIKA WONG TIONGHOA INDONESIA ITU MARAH GAN...

[jon]

Cina Kulupss wrote:

Tebas leher cina!!
Byk imigran gelap dr Cina brdatangan ke Indo, buktinya.. Byk warga cina tidak bisa Bahasa Indonesia, tidak ada nasionalisme, tidak mau membaur dgn pribumi, tidak menghormati adat istiadat budaya Timur, tapi ingin numpang hidup!!
Giliran ada perang, penjajahan mereka lari exodus ke negara asal.
Benar2 parasit.. Memang mereka pikir, semuanya bisa dibeli???

betul gan